pm-KUTA Persoalkan Lambat Penanganan Korupsi

Investigasi – Pergerakan Masyarakat Kabupaten Tanggamus (pm-KUTA) gelar aksi damai ke 2, mempersoalkan lambannya pemeriksaan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan Kubulangka, Banjar Negeri.

Dengan jumlah nilai terbilang cukup fantastis Rp. 8,1 Miliar yang bersumber APBD Tahun 2020 rekanan pelaksana PT. Cempaka Mas Sejati yang memang sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan.

Selain itu pm-KUTA juga menyoroti carut marutnya proyek yang sedang berjalan untuk Tahun Anggaran 2021 ini diantaranya:

Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan Kaca Marga – Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Rp. 5,9 Miliar APBD 2021 rekanan pelaksana Ayu Syara Bersaudara.

Peningkatan jalan dengan rigid (ruas 414) jalan Gedung Jacamarga (dego) nilai kontrak Rp. 1.255.320.000 rekanan pelaksana CV. Riko Jaya Prakasa.

Peningkatan jalan s.d rigid pavemen (ruas 429) jalan suka jaya – salo kecamatan kelumbayan rekanan pelaksana CV. Bumi Pratama.

Pembangunan jembat pekon umbar kecamatan kelumbayan Rp. 2,8 Miliar rekanan pelaksana CV. Keenam Mitra Persada.

Dan kegiatan pembukaan badan jalan di pekon umbar kecamatan kelumbayan yang diduga tidak ada keterangan alias proyek siluman.

“Bahwa persoalan penegakan hukum di Provinsi Lampung wabil khusus Kab. Tanggamus harus menjadi atensi pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Ir. H. Joko widodo,” ujar koordinator aksi, Peryanda.

pasalnya banyak kasus dugaan Tipikor yang dilaporkan mengalami ketidak  pastian hukum tentu hal tersebut mempengaruhi trus publik terhadap kinerja Korp Adhyaksa.

Lebih lanjut, Peryanda mengungkapkan bahwa kemajuan suatu daerah juga ditentukan oleh dinamika yang berkembang didaerah tersebut.

“Nah kalau adem ayem kayak tidak ada masalah padahal sebenarnya menumpuk masalah ini yang membuat daerah tidak mampu menciptakan kinerja birokrasi yang berkualitas dan bermutu,” sindir Peryanda.

Karenanya pm-KUTA mendesak Kejati Lampung untuk melanjutkan pemeriksaan serta mendorong Kejati Lampung untuk memeriksa Rekanan pelaksana, PPTK, PPK, PA/KPA kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2021.