Kantor Dinas Pendidikan Tanggamus Didemo Terkait Dugaan Monopoli Proyek

Investigasi – Kantor Dinas Pendidikan Tanggamus didemo terkait dugaan monopoli proyek, oleh elemen masyarakat yang mengatas namakan Lembaga BIDIK Lampung, Kamis 17 Maret 2022.

Baca Juga : Bupati Tanggamus Didemo Puluhan Masa Elemen Pemuda Tanggamus

Lembaga BIDIK Lampung dalam pernyataan sikap protes nya mempersoalkan adanya dugaan kuat keterlibatan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berinisial AD dalam proses perealisasian proyek kontruksi tahun anggaran 2021 di Dinas Pendidikan Tanggamus.

Diindikasikan ASN berinisial AD tersebut telah memerintah seseorang berinisial RL sebagai pelaksana kegiatan dilapangan untuk mengelabui masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 2, yang isinya bahwa PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

Koordinator aksi Gustama Peryanda menyebutkan, “oknum berinisial AD diduga telah mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, praktik semacam ini jika dibiarkan justru akan menghancurkan prestasi pemerintah dan merugikan masyarakat kabupaten tanggamus,” tegasnya.

Kemudian Lebaga BIDIK Lampung menduga dimana hampir seluruh proyek yang diprakarsai Dinas Pendidikan Tanggamus TA.2021 diduga dilaksanakan oleh oknum ASN berinisial AD.

Berdasarkan permasalahan tersebut Lembaga BIDIK Lampung menyampaikan tuntutannya dalam pernyataan sikap, seperti :

1. Mendesak Bupati Tanggamus agar segera mencopot jabatan dan memecat oknum ASN yang mengerjakan langsung atau memanfaatkan APBD di kabupaten tanggamus.

2. Mendesak Aparat penega hukum (Kejari Tanggamus, Polres Tanggamus, Kajati Lampung Dan KPK RI) agar segera mengambil langkah hukum terkait duga yang kami temukan.

Tidak berhenti dengan menggelar aksi pertama, Koordinator Lapangan Gustama Peryanda mengabarkan kepada media Investigasi.Lappung.com bahwa akan melakukan akasi lanjutan dan laporan secara resmi ke Kejati Lampung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022.